262089110 5330380320795295

Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi Menggelar Jumpa Pers di Kantor DPP

 

Postnewstime l Jakarta – Ketua umum Partai Ummat Dr.Ing.H.Ridho Rahmadi S.Kom M.Sc hari ini selasa 13 desember 2022 menggelar jumpa pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat Jakarta Selatan.
Sehubungan dengan tidak lolosnya Partai Ummat diajang pesta demokrasi Pilihan Umum tahun 2024 yad.

Hal tersebut membuat gerah jajaran pengurus DPP berikut sekjen H.Ahmad Muhajir SH.MH juga ikut geram.
Hari ini dengan menyatakan sikap tegas DPP Partai Ummat terhadap *dugaan intervensi* Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah untuk meloloskan Partai-Partai tertentu dengan menyingkirkan Partai Ummat.

Sehingga Partai Ummat tidak dapat menjadi peserta Pemilu tahun 2024 mendatang.
Dalam hal ini Ketum DPP sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi.
Sekelas KPU masih bisa bermain terkait verifikasi data.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Dari informasi itu, Amien menyebut Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta Pemilu 2024.

“Kami mendapatkan informasi A1 yang valid, bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat,” ujar Amien Rais. dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram-nya seperti dilihat pada Selasa (13/12/2022).

Menurutnya, keputusan tersebut penuh kejanggalan. Dia menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan.

Oleh sebab itu, menyikapi masalah ini, Amien Rais menuntut tiga hal kepada KPU.
Berikut tuntutannya:

1.Menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen

2.Menuntut hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik

3.Menuntut DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah terkait dugaan intervensi yang dilakukan kepada KPU provinsi dan di daerah mengabaikan hasil verifikasi faktual dan mengganti serta memberhentikan oknum yang melakukan pelanggaran.

“Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu 2024,” kata Amien.

Jurnalis : Adam.S